HEADLINE NEWS

Pilihan Dakri News

LightBlog
Adbox

Popular

Leluasa Beroperasi Tanpa Mempedulikan Warga Sekelilingnya

Anggota DPRD Medan yang juga Wakil Fraksi Nasdem DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor mengutuk keras masih adanya usaha pariwisata berupa hotel maupun penginapan yang dengan leluasa beroperasi tanpa mempedulikan warga yang tinggal disekelilingnya, ditengah pandemi wabah Covid-19.

Anggota dewan yang selalu menyuarakan suara masyarakat di Dapilnya itu sangat menyayangkan lalainya pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata Medan yang tidak proaktif mengawasi usaha pariwisata yang tidak mentaati peraturan daerah. Apalagi menyangkut ketentuan protokol kesehatan ditengah pandemi wabah Covid 19.
Baca Juga :5 Utusan Fraksi di Komisi IV DPRD Medan Setuju Dibentuk Pansus IMB.

“Kita sangat menyayangkan pihak Dinas Pariwisata Medan yang terkesan tutup mata dengan beroperasinya hotel di sekitar Jalan Waru dan Jalan Sengon. Informasi yang kita terima dari warga, sudah hampir 3 bulan hotel tersebut beroperasi dilingkungan padat penduduk,” ujar Antonius usai mendengar keluhan warga di sekitar Jalan Waru dan Jalan Sengon.

Antonius Tumanggor bersama Ketua DPD IPK, Sumut Bastian Panggabean dan Sekjen DPD IPK Sumut Nyak dan Lurah Sekip Yudha Pratama, secara bersama mendengar keluhan warga yang sudah sangat terganggu dengan aktivitas Hotel O tersebut.

Umumnya, warga merasa gerah dengan lalu lalangnya tamu hotel hingga malam hari. Kawasan ini kan pemukiman penduduk, jadi tidak cocok dijadikan usaha hotel apalagi tempat parkir kenderaan tidak memungkinkan menampung kenderaan para tamu.

"Saya minta Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu segera turun ke lapangan, meneliti perizinan usaha dan bangunan. Bila menyalahi peraturan daerah, ambil tindakan tegas,”ucap Antonius.

Sebagai bentuk sikap menolak, warga sekitar memajang spanduk besar yang berisikan penolakan atas keberadaan hotel tersebut (Hengkang).

Untuk itulah Antonius mendesak Polrestabes MS segera turun mengawasi dan mamantau kegiatan di hotel tersebut. Guna mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi protes berkelanjutan dari warga sekitar.

Dari segi penegakan Perda, kita desak Dinas Pariwisata dan Satpol PP turun ke lokasi mengambil tindakan tegas mengenai perizinan usaha hotelnya dan IMB hotel tersebut.
Informasi di lapangan,IMB untuk RTT (Rumah Tempat Tinggal), sehingga Satpol PP harus bertindak tegas.

"Sebenarnya pihak kelurahan bersama anggota dewan sudah berupaya menjembatani keluhan masyarakat dengan pihak pengusaha namun tidak membuahkan hasil karena pimpinan hotel tidak berkenan hadir dan hanya mengutus perwakilannya. Kita sayangkan pimpinan hotel tidak berkenan datang padahal sudah kita upayakan pertemuan dengan warga sekitar,” pungkas Antonius

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *